Undangan Dirjen Postel ” Temu Vendor “

undangan-seminar

Saya cukup appreciate dengan kinerja postel dan departemen terkait yang berhubungan dengan Natioanal Single Windows, belum lama kita memposting bagaimana PP no.7 tahun 2009 dan standarisasi terhadap akses terhadap masuknya produk telekomunikasi secara illegal.

Sebenarnya menarik seminar yang di adakan Dirjen Postel, tetapi sayangnya begitu selesai kata sambutan dari para pejabat. saya menerima telephon dari klien yang ingin mengajukan sertifikasi perangkat telekomunikasi sehingga saya harus meninggalkan acara tersebut, mungkin beberapa hal yang ingin coba saya sampaikan dalam seminar yang bertema ” tertib Importasi alat dan perangkat telekomunikasi dalma Rangka National Single windows “.

Kita coba melihat arus globalisasi yang tidak lagi mungkin bisa di bendung, dan entah kenapa pemerintah kita lebih memilih kebijakan liberalisasi. sehingga memfungsikan negara sebagai pelayan, dengan konsep mengedepankan bentuk pelayanan. Tidak heran kemudian dalam arus pasar lebih memeperkuat standarisasi, baik pasar tenaga kerja, produksi, dll.

Dari konsep pelayanan tersebut di butuhkan database yang memudahkan bentuk pelayan lebih efisien, sehingga dorongan National Single Windows menjadi pilihan dalam pelayan yang terinterkoneksi oleh beberapa departemen.

Di bebberapa negara asia program satu atap telah lama di pergunakan untuk mempermudah kepengurusan dokumen, mungkin benar di beberap negara asia program tersebut sudah lama di pergunakan. Tetapi harus di lihat bahwa beberapa negara asia sudah jauh mengedepankan bentuk pelayanan standarisasi, sehingga ada salah satu negara asia kepengurusan standarisasi hanya hitungan hari atau jam.

Setelah sistem standarisasi mereka sudah baik, baru mereka beranjak pada tahap berikutnya interkoneksi data base. yang mengedepakan efesiensi dari bentuk pelayanan, apakah kita sudah mengedepankan layanan standarisasi.

Advertisements

Indonesia Type Approval

PP no. 7/2009 dan Penyelundupan HP

Belum ada satu bulan berlakunya PP no. 7 tahun 2009 mengenai kenaikan tarif telekomunikasi yang meliputi standarisasi perangkat telekomunikasi, dan belum lama juga saya coba menuliskan mengenai implikasi yang akan terjadi pada kenaikan tarif standarisasi perangkat telekomunikasi.

Pada awal bulan maret Jajaran Bea Cukai kembali menggagalkan penyelundupan ponsel ke wilayah Indonesia. Kali ini kapal patroli Bea Cukai (BC), mengamankan 35.900 unit telepon genggam senilai Rp50 miliar, Rabu (4/3) malam.

Batam Pos (Grup JPNN) melaporkan, puluhan ribu ponsel tersebut disita dari KM Bakti Jaya I, GT 24 di perairan Bantan Tengah, Bengkalis sekitar pukul 18.20 WIB. Kapal jenis pompong dengan ukuran panjang sekitar 20 meter ini menggunakan palka bagian depan untuk menyimpan 225 buah kardus yang berisi telepon genggam.

Terkuaknya kasus penyelundupan itu berawal dari koordinasi antara Polri dengan Bea Cukai yang menurunkan tim gabungan dan melakukan penyitaan terhadap 10 kontainer yang masuk ke wilayah kepabeanan Indonesia dengan menggunakan fasilitas jalur hijau. Ke-10 kontainer itu masing-masing bernomor seri CR QO 3186509, CR QO 3421043, GL DO 3994182, SIKU 2912422, SIKU 2964590, SIKU 2970910, SIKU 2971222, SIKU 2974197, SIKU 30112226, SIKU 3015345. Setelah diperiksa petugas, katanya, 10 kontainer berukuran 20 feet itu diketahui berisi berbagai jenis dan merk handphone, termasuk telepon genggam mewah.

Apakah ini hal yang berpengaruh pada kenaikan tarif standarissi perangkat telekomunikasi atau ini hanya bagian dari upaya tangan-tangan jail yang ingin memanfaatkan situasi pasar telekomunikasi di indonesia, saya melihat bahwa ketika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan bagi kepentingan masyarakat ataupun dunia usaha. Maka infrastruktur yang berpengaruh pada lingkup tersebut, harus lah di benahi terlebih dahulu.

Pada hal standarisasi, ketika pemerintah berniat menaikkan tarif standarisasi. Perlunya di tingkatkan infrastruktur yang memadai dari mulai sistematis pengujian perangkat dan kelengkapan alat uji, hingga kepengurusan dokumen.

Banyak hal lainnya yang perlu di benahi, semoga sinergisitas antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat dapat terjalin demi mewujudkan stabilitas ekonomi.

Tarif Sertifikat Perangkat Telekomunikasi

Tarif Standarisasi perangkat telekomunikasi sesuai PP no.7 tahun 2009

tarif-standarisasi-1

tarif-standarisasi-2